Peraturan pemerintah tentang jalan desa. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah Pasal 61 serta Pasal 185. com - Rancangan Undang-Undang ( RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan resmi disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR/MPR RI,. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi. 2. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. Judul. T. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017Tipe Dokumen. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Angkutan menurut PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. PP No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar. pu. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 41, TLN NO. 7. tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. 1. Ini mengatur tentang prosedur rencana lingkungan dan bangunan secara umum. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. Wewenang penyelenggaraan jalan desa yaitu oleh pemerintah desa dan dilaksanakan oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. go. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa . jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes. 14 Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015 15 Pasal 14 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Mencabut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Memang, kata dia, banyak orang menyampaikan bahwa pemerintah hanya membangun tol, airport, dan pelabuhan. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Nomor. Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi: perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan. Perubahan . tanggul, saluran tersier desa. 2021. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. Karena dikelola pemerintah desa dan hanya jadi penghubung antar pemukiman, jalan desa memiliki ukuran yang relatif kecil. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik. UU No. LHI Peralatan dan Mesin, LHI Bangunan, LHI Jalan, Irigasi dan Jaringan, LHI Aset Tetap Lainnya dan LHI Barang yang Tidak Ditemukan dalam Pelaksanaan Inventarisasi. 2. Jalan Desa adalah jalan. 1. Bentuk. pemerintah desa; c. umum yang ada di Desa Jajawar; b. Surat Keputusan Bersama. 418 Kali: SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP. 1 Ps. TENTANG . 2012 No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas. Desa/Lurah setempat. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588); 4. 2021/No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. 2023: 141: Keputusan Dirjen: Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 44/KTPS/Db/2022 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, badan usaha dapatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20059. 15 Tahun 2012 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pasal 9. UU ini mengubah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Judul. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4),. Berikut daftar lengkap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja seperti didapat Liputan6. U. 31, TLN No. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. BAB II. Mengumpulkan data yang bersifat informasi tentang keadaan lokasi, termasuk ketinggian tempat, jumlah curah hujan dan lama musim kemarau, jenis dan tekstur. Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan. yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. 72, Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017. E. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk. PP 38 tahun 2011 tentang Sungai diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 oleh Menkumham Patrialis Akbar. 16. Arti fungsi lokal daerah pedesaan yaitu : Sebagai. perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; Mengingat: 1. Kendaraan. Arief Budi Siswanto, Sekretaris pada Dinas PMD Kabupaten Kudus, berpendapat, untuk mencapai kemandirian dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, desa harus berpegang teguh pada azas dalam peraturan pemerintahan desa,Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat. STATUS JALANSesuaidengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status,maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:1. 2021/No. 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19. pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Judul. TENTANG DATABASE PERATURAN. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2019/NO. dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum, terarah dan mencapai tujuannya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa; Mengingat : 1. Di sini diatur mengenai prosedur lingkungan dan sebuah bangunan secara umum. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2011/No. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang. Kemdagri juga menugaskan bupati dan wali kota agar segera menyusun dan menetapkan peraturan bupati atau wali kota tentang kewenangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam. 30 Sep 2023 15:50:08 Eris Riswandi. Memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jalan serta pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; tersedianya Jalan yang berkeselamatan, berkeamanan, lancar, dan tertib; dan. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran. Ini adalah jala yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa. (4)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh. • Jum'at, 03/09/2021 •. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598); 4. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah tentang Sungai; Mengingat : 1. maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan; Mengingat : 1. 7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. jalan desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai jalan dengan fungsi lokal di daerah pedesaan. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 64 Terhadap jalan kota, wewenang penyelenggaraan berada pada pemerintah kota, sedangkan pada jalan kabupaten dan desa, wewenang penyelenggaraan jalan berada pada pemerintah kabupaten. B. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 11 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP). 9, TLN NO. 2. 6123, LL SETNEG : 24 HLM. 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Sarana Umum adalah. 3 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Selain diatur UUPA, regulasi terkait HGU juga diatur dalam berbagai aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG . Jenis-Jenis Jalan Berdasarkan Hak Penggunaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PemerintahPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2021/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pengesahan RUU tentang Jalan menjadi Undang-undang (Kementerian PUPR) JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah dokumen resmi yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, besaran iuran, dan sumber pembiayaan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi solusi pemberian wewenang terhadap keberagaman dan keunikan desa. 300 kali: undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 14 november 2022 | 22. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pemerintah melalui. PP Tahun 2006 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 31 Oktober 2006 Tanggal Pengundangan 31 Oktober 2006 Tanggal Berlaku 31 Oktober 2006. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa dan BPD. Dengan adanya payung hukum, maka pembangunan. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. U. (2)Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) NO. DESA WATULIMO KECAMATAN WATULIMO. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 5. Rukun Tetangga yang selanjutnya. pu. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, badan usaha dapatPP No. Tutup. 5806, LL SETNEG : 33 HLM. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. U. Judul. Mengingat adanya kebutuhan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dibutuhkan solusi terhadap. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 7. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 08 februari 2022 | 22. Undang-Undang . Perda Nomor 5 Tahun 2014, tentang tranportasi telah mengatur bahwa setiap orang atau Badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan. Pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan kepentingan yang dimaksud pada pasal 15 dilaksanakan untuk acara : Berkaitan dengan agama, seperti perayaan hari besar atau ritual agama. (1) Pemerintah Desa berhak: a. Tipe Dokumen.